Menarik..!! Perlunya DiKaji Ulang Kasus Yansen Binti

oleh

INDONESIAEXPRES.COM | JAKARTA [2018/09/16] Peristiwa Kebakaran yang terjadi di 7 gedung Sekolah Dasar di Palangka Raya bulan Juli 2017 silam cukup membuat heboh sehingga Presiden RI, Jokowi memerintahkan Kapolri, Tito Karnavian membentuk tim untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Hal ini pun ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Densus 88 Mabes Polri ke Palangka Raya.

Aksi bakar 7 sekolah Dasar Negeri (SDN) di Palangka Raya, terjadi dalam kurun waktu sepekan lebih. Pertama, pada 21 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, SDN 4 Menteng yang berlokasi di Jalan MH Thamrin terbakar. Saat bersamaan, SDN 4 Langkai yang berlokasi di Jalan AIS Nasution juga terbakar.

Pada Sabtu dini hari, 22 Juli 2017, sekitar pukul 02.00 WIB, giliran SDN 1 Langkai yang berlokasi di Jalan Wahidin Sudirohusodo Husono terbakar. Terpaut satu jam kemudian, SDN 5 Langkai yang berlokasi sama juga turut dilalap api.

Pembakaran sekolah kembali terjadi sembilan hari kemudian. Saat itu sekitar pukul 18.15 WIB, kebakaran juga melanda rumah jasa di SDN 8 Palangka. Terakhir sekitar pukul 03.00 WIB, Minggu dini hari, 30 Juli 2017, kebakaran melanda dua sekolah, yakni SDN 1 Menteng. Bahkan, SMK milik Yayasan Pendidikan SEI di Jalan Yos Sudarso, juga tak luput dari amukan si jago merah.

Dari hasil penyelidikan, pada hari Senin 4 September 2017 Polda Kalimantan Tengah akhirnya menetapkan para tersangka yaitu Ahmad Ghozali alias Nora, Suryansyah, Indra Gunawan, Yosef Dadu, Sayuti, Fahri alias Ogut, Sthepano alias Agit, dan Yosef Duya.

Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Aparat Kepolisian pun mengumumkan bahwa seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yansen Binti dinyatakan sebagai tersangka utama dalam peristiwa tersebut. Politisi Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa polisi selama 12 jam.

Pro dan Kontra pun bermunculan mendengar nama Yansen Binti disebut sebagai tokoh utama yang memerintahkan untuk membakar sekolah sekolah tersebut. Apa motifnya? Kenapa Yansen melakukan hal tersebut?

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak menyatakan, ada dugaan motif ekonomi dalam pembakaran sekolah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“Artinya bahwa ada sejumlah orang melakukan pembakaran itu, supaya mendapat perhatian gubernur (Kalteng),” kata Herry di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2017 lalu

Namun hal ini di bantah oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran karena merasa tidak memiliki permasalahan dengan Yansen yang tak lain adalah tim sukses utama yang mengantarnya memenangkan Pilgub Kalteng.

“Kasus pembakaran sekolah itu, saya sendiri yang paling terluka. Orang-orang yang ditangkap itu tim saya saat Pilkada. Mereka itu abang, saudara saya,” kata Gubernur Sugianto dihadapan para pejabat dan tokoh yang secara khusus diundang di rujab gubernur di Palangka Raya, seperti dilansir Antara, Minggu (10/9/2017) lalu.

Gubernur Kalteng tersebut mengaku telah mengenal dan dekat dengan Yansen Binti sejak masih sekolah menengah pertama. Pertemanan yang sudah dijalin sejak lama membuat Sugianto tak percaya saat ada orang yang mengatakan bahwa Yansen Binti adalah dalang pembakaran sekolah.

“Saya sampaikan, hadapi dahulu secara hukum. Ikuti semua prosesnya. Tidak perlu kita yang aneh-aneh. Jadi, kalau ada yang menyatakan dekat dengan Yansen, saya lebih dekat,” tegas Sugianto seraya menambahkan bahwa hal ini tidak bisa dikait-kaitkan dengan proyek atau masalah lainnya.

Pernyataan Gubernur Sugianto tersebut tentunya telah mematahkan pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf  Nahak tentang motif Yansen melakukan perbuatan tersebut.

Lantas apa yang membuat Yansen tetap diseret ke persidangan sebagai tersangka? Walaupun dari pemberitaan media cetak dan elektronik serta media sosial, diketahui bahwa pelaku pembakaran Sekolah Dasar di Palangka Raya telah ditangkap bernama Suriansyah dan Pahriadi alias Ogut, diterangkan bahwa Suriansyah telah direkontruksi dan juga diumumkan secara resmi dalam konferensi pers KAPOLDA Kalteng pada awal bulan Agustus 2017, yang menyatakan bahwa “HG” lah yang menyuruh Suriansyah membakar Sekolah Dasar di Palangka Raya.

Hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar, Yansen mengatakan saat pertama kali bertemu dengan Agit, Nora, Dadu, Duya dan Sayuti disela – sela persidangan, mereka mengatakan dipaksa, dipukuli dan diintimidasi untuk menyebut nama Yansen yang memerintahkan mereka membakar Sekolah, dan karena tidak tahan dan ketakutan, maka terpaksa mereka mengikuti kemauan penyidik agar mereka mengikuti keterangan dari BAP Suriansyah, ucap mereka.

Kejanggalan muncul kembali ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya menyatakan seperti yang diucapkan oleh Yansen Binti “Bahwa Gubernur (Kalteng, Red) sekarang sudah meninggalkan pendukungnya sebagai Tim Suksesnya, Yansen yang merupakan Ketua Tim Sukses Pemenang juga ditinggalkan, proyek – proyek Pemerintah banyak tetapi tidak ada yang diberikan kepada dirinya, melainkan proyek – proyek tersebut diberikan kepada orang – orang terdekatnya termasuk keluarganya, kalau sudah begitu KITA MAU MAKAN APA ?, kalau begitu kita bakar Sekolah saja tetapi harus SD dan itupun yang Negeri jangan Swasta, karena saya ini Ketua Komisi C, setiap proyek yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan merupakan wewenang Komisi C dan pasti membutuhkan persetujuan saya selaku Komisi C, nanti saya perintahkan kalian minimal harus membakar 10 (sepuluh) SDN, jika kalian berhasil membakar SDN akan saya beri imbalan 1 (satu) Sekolah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Disurat dakwaan itu juga dikatakan Yansen marah dan kecewa terhadap Gubernur H. Sugianto Sabran dikarenakan ditinggalkan dan tidak diperhatikan.

Kalimat tersebut menurutnya adalah karangan Si Pemfitnah, “ sampai detik ini saya dengan Gubernur H. Sugianto Sabran tidak pernah kecewa apalagi melakukan hal – hal yang diluar pikiran dan akal sehat saya, perbuatan saya selaku Anggota Dewan yang dipilih rakyat, menjaga, merawat serta membangun Provinsi Kalimantan Tengah,” Tegas Yansen.

Dirinya dengan H. Sugianto Sabran adalah Saudara, Yansen merupakan Abangnya. H. Sugianto Sabran tahu bahwa bukan dirinya yang melakukan kebakaran beberapa bangunan Sekolah Dasar di Palangka Raya.

Dan dalam dakwaan itu juga, Yansen dikatakan sebagai Ketua Komisi C di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan memberikan imbalan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) per satu Sekolah yang dibakar dan saya menargetkan 10 (sepuluh) Sekolah Dasar, kalau ditotalkan Rp. 1,5 Miliar.

Hal tersebut menurut Yansen tidaklah benar karena dirinya adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Komisi B bukan Ketua Komisi C seperti yang tertera didakwaan, dan tuntuan Jaksa Penuntut Umum bacakan kelihatan sekali tidak cermat dan mengada – ada.

Yansen juga terkejut bahwa dirinya dikatakan akan memberikan imbalan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Sekolah yang akan dibakar.

“Darimana saya mendapatkan uang sebanyak Rp. 1,5 Miliar itu, dikumpulkan gaji saya selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, satu periode saja tidak cukup untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, Perlu saya jelaskan, bahwa gajih saya di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah saya gadaikan ke Bank Pembangunan Kalteng untuk membayar uang muka sewa beli rumah yang saya tempati dengan Keluarga saat ini, dan untuk diketahui, rumah kami tersebut baru lunas cicilannya pada bulan April 2017 yang lalu. Dan gaji saya yang dibawa ke rumah setiap bulan sekitar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saja, itu rincian setelah dipotong angsuran kredit di Bank, Iuran Wajib Partai, Arisan IKIAWAN (Ikatan Keluarga Ibu-ibu Anggota Dewan), BPJS, Gajih Sopir dan lain – lain,” ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Umum Watch Relation of Corruption (WRC) yang juga merupakan pemerhati hukum di Indonesia, Arie Chandra, SH dalam perbincangannya dengan wartawan mengatakan bahwa kasus ini perlu dikaji ulang dengan pernyataan esepsi yang dilontarkan oleh Yansen Binti.

“ Ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh oleh para aparat hukum, esepsi yang dilontarkan oleh Yansen harus disinkronkan dengan hasil-hasil penyelidikan,” tegas Arie Chandra dilansir dari binpers.com [Red-IE]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *