Kapolda Bali Bersama Ketua KPU Berikan Himbauan Ketentuan dan Peraturan Pencoblosan Pemilu 2019 Kepada Masyarakat Bali

oleh

BALI –  Menjelang Hari Pemilhan Umum (Pemilu) 2019 tanggal 17 April 2019. Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. Bersama Ketua KPUD Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, STP, MP. memberikan himbauan kepada warga masyarakat bali tentang PKPU 9/2019 pasal 46 serta UU 7/2017 Tentang Pemilu 16-04-2019.

Kapolda Bali didampingi KPUD Prov Bali, menjelaskan kepada warga masyarakat bali tentang ancaman pidana tentang Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 40 ayat 1 nomor 9 tahun 2019, publik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dapat menggunakan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan.

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan suara 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) berakhir,” tertulis dalam PKPU.

Lalu, untuk menghindari kecurangan atau pemilih asing, mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ini hanya bisa memberikan suara di TPS sesuai alamat tinggal. Ketersediaan suara juga dipertimbangkan.

Apabila surat suara habis, pemilih akan langsung diarahkan ke TPS terdekat. TPS ini harus satu wilayah kerja dengan panitia pemungutan suara sesuai alamat tinggal pemilih.

Jika di satu tempat tersebut juga habis, pemilih akan diarahkan ke TPS lain pada kelurahan atau desa yang sama. Setelah waktu sudah menunjukkan 13.00 WITA, waktu setempat, panitia di TPS akan mengumumkan waktu pemungutan telah habis.

Mereka masih bisa memilih melewati waktu jika sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan sudah dicatat kehadirannya oleh panitia atau petugas di TPS.

Bagaimana bila petugas menyatakan pemungutan suara selesai, padahal masih ada yang mengantri?

Kapolda Bali bersama Ketua KPU Provinsi Bali menegaskan Hal tersebut bisa dikenakan Ancaman Pidana Berdasarkan ketentuan dijelaskan dalam Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah.

Dan Pasal 511 dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta rupiah, serta Pasal 517 menyebutkan penjara maksimal 5 tahun dna denda 36 juta rupiah.

(Alus/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *