Praktisi Hukum Rudianto Manurung, SH, MH : Jaksa Agung Jangan Sampai Berasal Dari Partai Politik

oleh

JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan Jaksa Agung periode pemerintahan 2019-2024 tidak berasal dari partai politik (Parpol), disambut positif.

“Saya sependapat dan apresiasi Presiden Jokowi yang akan memilih Jaksa Agung bukan dari partai politik, itu sudah tepat,” ujar Praktisi Hukum Rudianto Manurung, SH, MH di Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurut Advokat muda yang berkantor di bilangan Cikini Jakarta Pusat ini, Kejaksaan akan rentan diintervensi partai politik jika posisi Jaksa Agung dipimpin figur dari kalangan politikus. Ia menyarankan Jokowi memilih sosok yang benar-benar independen dan berintegiritas tinggi untuk mengisi posisi orang nomor satu di Korps Adhyaksa.

“Setidaknya akan terbebas dari beban politik, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak terintervensi parpol, bahkan profesional sekalipun, harus benar-benar teruji integritasnya,” kata Rudi dikutip Sudut Pandang.

Teka-Teki Calon Jaksa Agung,Advokad Muda Ini Sepakat Dengan Presiden Jokowi ‘Non Partai’

“Selain non parpol, harus ada yang juga diwaspadai, yakni harus terbebas dari pengaruh korps kesatuan apa pun di dalam negara, semisal purnawirawan militer atau kepolisian,” sambungnya.

Rudi berpendapat sebaiknya posisi Jaksa Agung ditempati oleh figur independen dengan rekam jejak bersih dan integritasnya meyakinkan.
“Saya yakin banyak kalangan profesional dengan integritas tidak meragukan dan bebas dari afiliasi kepentingan yang layak menempati posisi Jaksa Agung,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2019), Jokowi menyatakan Jaksa Agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. “Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi.

Namun, mantan Wali Kota Solo ini belum mau mengungkapkan siapa saja nama-nama kandidat Jaksa Agung pengganti H.M Prasetyo. Jokowi hanya menegaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.( Tim/red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *