Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proaktif melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, baik pajak maupun retribusi daerah.
Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy menyampaikan hal itu dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Asisten I, H Masri Bugis pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru dalam rangka Penyampaian Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, di ruang Bupolo, Kamis kemarin (14/7/2022).
Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD, M Rum Soplestuny dan dihadiri dua wakil ketua Dali Fahrul Syarifudin dan Djalil Mukaddar.
Sebelum menyampaikan hal di atas, terlebih dahulu penjabat bupati memaparkan berbagai sumber- sumber pendapatan, terutama PAD yang tidak mencapai target.
“Kondisi ini tentunya saya mengharapkan ke depan semua lebih berhati-hati dan memperhitungkan secara matang target-target pendapatan daerah yang akan disepakati,” pinta Djalaluddin.
Mengantisipasi kondisi keuangan itu, khusus Pendapatan Asli Daerah, agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya, maka Djalaluddin telah menginstruksikan kepada semua OPD pengelola PAD, agar mengambil langkah-langkah cerdas dan proaktif.
Untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah baik pajak maupun retribusi daerah antara lain:
- Mengevaluasi kembali regulasi-regulasi yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah
- Memperbaiki dan menata kembali sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah mulai dari penetapan tarif, pemungutan serta penyetorannya.
Oleh karena itu, salah satu langkah yang akan dilaksanakan adalah menetapkan pembayaran pajak retribusi secara online.
Dan ini telah kita memulainya yaitu pada tanggal 13 Juni yang lalu saya telah meresmikan peluncuran perdana pembayaran PBB-P2 secara online bekerja sama dengan BNI Cabang Ambon dan akan dikembangkan lagi untuk sumber-sumber PAD yang lain,” tutur Djalaluddin.
Diungkapkan juga, selain yang disebutkan tadi, Pemerintah Daerah pada tanggal 14 Juni yang lalu telah mengundang para investor yang melakukan aktivitas di Kabupaten Buru.
Dalam pertemuan tersebut kita telah berdiskusi tentang bagaimana partisipasi investor untuk membangun Buru yang lebih baik dan maju, antara lain dengan memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah secara tertib dan lancar, memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka menunjang pembiayaan daerah,” ujarnya.
Upaya-upaya ini terus, kata Djalaluddin, akan dikembangkan dan sinergiskan ke depan. Dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian memaksa semua untuk bekerja lebih keras dan bergerak lebih cepat untuk mensejahterakan masyarakat di pelosok-pelosok dan pesisir hingga pegunungan dan dari utara hingga selatan untuk mewujudkan Bupolo Maju, Bupolo Cerdas, Bupolo Beradab dan Sejahtera.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita ini tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri akan tetapi butuh komitmen bersama dan bergerak bersama semua komponen, baik Pemerintah Daerah maupun dewan yang terhormat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan laiinnya,” ungkap Djalaluddin.
Dalam rapat paripurna itu, dengan pertimbangan ketersediaan waktu dan padatnya agenda-agenda pemerintah yang mesti diselesaikan, maka Rum Soplestuny menawarkan kepada anggota dewan agar mekanisme pemandangan fraksi terhadap ranperda agar dilewati, sehingga DPRD langsung menggelar rapat pembahasan oleh badan anggaran (Banggar).
Setelah mendapat persetujuan, Rum Soplestuny, dan sebelum mengakhiri rapat, ia juga menginformasikan bahwa komposisi keanggotaan alat kelengkapan DPRD telah mengalami perubahan. (KL-25)