JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah serta upaya yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
“Saya bersama Menteri BUMN melakukan berbagai pembahasan, salah satunya kinerja BUMN. Pemerintah telah melakukan penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana mandat dari Presiden. Dan kita lihat berbagai capaian kinerja dari kementerian BUMN yang perlu kita apresiasi,” ujar Menteri Anas saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08).
Disampaikan bahwa Kementerian BUMN memperoleh kategori A atau Memuaskan pada penilaian RB Tahun 2023, sementara untuk nilai SAKIP mendapatkan kategori BB atau Sangat Baik di tahun 2023. Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian BUMN tersebut meliputi penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, serta digitalisasi.
Menurutnya, perolehan Kementerian BUMN pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah cukup baik diharapkan dapat memberi dampak bagi masyarakat luas serta adanya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai Indeks RB Kementerian BUMN bukan hanya karena penilaian atas implementasi RB General di lingkup Kementerian BUMN yang sudah bagus. Melainkan juga didukung oleh kontribusi Kementerian BUMN dalam menjalankan lima fokus RB Tematik.
Lebih lanjut, apresiasi juga disampaikan atas kinerja Kementerian BUMN yang dapat melakukan penataan kelembagaan di tubuh BUMN, seperti penggabungan Pelindo. Upaya tersebut dirasa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan plat merah tersebut dapat beergerak lebih lincah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa efisiensi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian BUMN merupakan adaptasi dari apa yang dilakukan Kementerian PANRB dalam hal penyederhanaan proses layanan kepegawaian.
Menurutnya terdapat tiga indikator kinerja utama di Kementerian BUMN, yaitu berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategi nasional. Terakhir berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, mulai dari pengembangan dan pendampingan UMKM.
“Tentu dengan hal ini kita tidak berpuas diri, kita akan terus lakukan transformasi bersama dengan tentu bimbingan dari pak Menteri PANRB dan jajaran. Dan bagaimana BUMN ini makin hari makin efisien dan punya tolak ukur yang hari ini sudah jelas, serta semakin bisa kontribusi lagi lebih besar kepada negara,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)