JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan peninjauan ke kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta Pusat, Selasa (13/08). Dalam kesempatan itu, Menteri Anas melihat langsung layanan publik BPOM yang dilakukan secara luring maupun daring.
“Hari ini saya senang karena saya melihat pelayanan publiknya bagus, kemudian berbagai layanan yang lain juga saya kira juga baik,” ujar Menteri Anas.
Sesampainya di kantor BPOM, Menteri Anas berkeliling dan meninjau langsung ruang call center dan coworking space yang berada di lantai tujuh, Gedung Merah Putih. Untuk diketahui layanan pengaduan dan informasi BPOM dilakukan secara omni channel. Masyarakat dapat mengakses informasi dan aduan melalui Halo BPOM 1500533; media sosial BPOM; email; dan SMS.
Sementara itu, untuk coworking space biasa digunakan untuk pertemuan rapat, event, dan ruang bekerja bagi pegawai. Setelah itu, Menteri Anas melanjutkan peninjauan layanan publik BPOM yang berada di Gedung Athena.
BPOM melayani layanan registrasi untuk mendapatkan izin edar; standarisasi terkait regulasi; dan pengawasan. Selain itu BPOM juga melayani secara daring, diantaranya yaitu registrasi obat; registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan; notifikasi kosmetik; registrasi pangan olahan; perizinan impor, ekspor, dan SAS; persetujuan uji klinik dan pra klinik; perizinan iklan obat; dan lain-lain.
Terakhir, Menteri Anas mengunjungi BPOM Command Center sebagai pusat kontrol layanan yang ada di BPOM. Dalam kesempatan itu, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga mendorong penguatan layanan digital di BPOM. Sebagai informasi, capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM di 2023 sebesar 4,08 dengan kategori sangat baik.
Menteri Anas berharap, BPOM dapat melakukan penguatan digitalisasi yang lebih baik seiring adanya simplifikasi birokrasi. “Tinggal harapan kita kedepan ada efisiensi tenaga birokrasi. Mudah-mudahan seiring dengan digitalisasi berjalan, SDMnya bisa dikurangi tapi target pencapaiannya terus meningkat,” ungkapnya.
Terkait inovasi pelayanan publik, Menteri Anas berpesan agar BPOM kedepan juga berperan dalam pengawasan makanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, nantinya akan ada budaya baru di hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pola hidup sehat.
“Peran BPOM supaya berdampak kalau perlu cek makanan yang layak masuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kalau kadar gulanya tinggi, jangan. Khusus di apartemen ASN nanti selain gorengan yang tidak boleh, mungkin ini disortir makanan-makanannya, tidak untuk publik tapi untuk ASN,” jelasnya.
Apresiasi juga turut disampaikan Menteri Anas kepada BPOM atas upayanya dalam mengakselerasi inovasi pelayanan publik. “Selamat karena BPOM termasuk yang paling banyak mendapatkan approval dari KemenPANRB sebagai lembaga yang replikasi inovasinya cukup banyak, yang paling penting adalah harapan saya BPOM terus berperan menjadi bagian dari mewujudkan birokrasi yang berdampak,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)