Jakarta – Dewan Pimpinan Asosiasi Silahturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (DPA SBUJAKON) laksanakan audensi dengan Kadin Indonesia sekaligus lakukan pertemuan dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Asosiasi dan Himpunan acara yang berlangsung bertempat di Menara Kadin Pusat Lantai 29, Ruang Sinar Mas Jakarta, Senin, 19/09/2022).
Acara di hadiri oleh para pengurus Kadin Pusat terdiri dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Tim Verifikasi dan Validasi Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ALB Kadin. Sedangkan yang mewakili dari kadin bapak Wisnu W. Pettalolo sedangkan dari Silahturahm Badan Usaha Jasa Konstruksi (DPA SBUJAKON) dihadiri langsung oleh ketua umum Eka Heru Diyanto beserta para anggota dan ketua bidang yang tercantum dalam SK.
Dalam keterangannya “Eka Heru Diyanto mengatakan yang paling utama dalam rapat pertemuan tersebut merupakan usulan dari pengurus SBUJAKON yang bergerak dibidang jasa kontruksi khusus menaungi perusahaan yang PT. dengan klasifikasi Menengah dan Besar “Adalah untuk menyikapi atas keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM yang sangat berpengaruh pada para pelaku jasa kontruksi yang ada di indonesia serta mengharapkan kepada pemerintah supaya ada pertimbangan lagi untuk perusahaan BUMN yang kemampuan untuk mengikuti tender dibatasi menjadi 250 M keatas yang bias mereka ikuti sedangkan 250 M kebawah tidak bisa mereka ikuti untuk proyek pemerintah. Hal ini disampaikan langsung pada saat pertemuan tersebut berharap kepada pengururus Kadin bisa juga memperjuangkan membantu masukan dan saran pendapat tersebut agar menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan “Presiden RI Joko Widodo telah resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax pada Sabtu (3/9). Kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax itu berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan BBM subsidi yang cukup tinggi tersebut bakal berdampak besar terhadap semua sektor. Tidak hanya pada harga bahan pokok, tapi juga harga bahan-bahan konstruksi. Denga demikan, para pengusaha kontraktor akan merasakan dampak besar dengan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi tersebut.
Untuk itu “Hati hati, ini rawan sekali menjadi jerat hukum para pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Harus ada penyesuaian dalam bentuk adendum atau apalah namanya, biar semua aman dan nyaman serta terlindungi secara hukum.
“Eka Heru Diyanto juga menyarankan, agar bagi kontraktor yang sudah berkontrak dan dalam proses pelaksanaan sebaiknya segera melakukan adendum, yang belum maka harus ada penyesuaian harga satuan. Pemerintah harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan sampai ini jadi jebakan ‘batman’ bagi para pelaku usaha atau rekanan pemerintah.
Pemerintah juga harus segera mengambil sikap, salah satu caranya adalah dengan melakukan adendum perubahan harga satuan pemerintah akibat kenaikan harga BBM ini dan melakukan adendum bagi rekanan yang sudah berkontrak dengan mengacu pada harga satuan pemerintah yang baru akibat penyesuaian kenaikan harga BBM.”Ungkapnya.
DPA SBUJAKON berdiri pada tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu Sembilan belas, akta notaris nomor sepuluh dengan sasaran serta tujuan pendirian asosiasi adalah untuk Menciptakan organisasi profesional yang mandiri dan berkarakter dedikatif sehingga dipercaya masyarakat, Mengupayakan menjadi institusi yang digandrungi oleh masyarakat yang memilikl kapasitas unggul dalam daya saing serta efisien dalam dalam fungsi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Tujuan Menghimpun pengusaha/perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak dibidang Konstruksi didalam suatu wadah, Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha Konstruksi menjadl tangguh dan profesional kokoh dan mandiri, Berperan, mengarahkan dan memperjuangkan kepentingan anggota kelangsungan anggotanya, Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesi bagi kepentingan anggota Perkumpulan SBUJAKON, sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dibidang Konstruksi dengan kompetensi sebagai tenaga terampil dan/atau ahli dalam bidang KonstruKsi, untuk rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha nasional yang bersaing tinggi.
Lebih lanjut “ Untuk membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan penyedia jasa pada umumnya dan instansi pemerintah pada Khususnya baik ditingKat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. untuk Menghimpun dan mernbentuk kekuatan ekonomi secara bersama sama dalarn profesi tenaga kerja dalam bidang Konstruksi sebagai himpunan tenaga ahli yang siap untuk bekerja berdasarKan Kompetensi sehingga tercipta upaya saling mendukung sesama anggota.”Tutup “Eka.
(Editor Mahmudin)