JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah melakukan akselerasi penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien melalui Mal pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk mempercepat penerapan MPP Digital di seluruh Indonesia, Kementerian PANRB belajar dari banyak pihak termasuk korporasi yang dalam hal ini adalah Bank Mandiri.
“Kita akan mendapatkan pencerahan layanan digital seperti apa yang bisa kita kerja samakan dengan Bank Mandiri. Sesuai atau tidak dengan apa yang akan kita kerjakan yaitu pembangunan MPP Digital,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, saat Audiensi dengan Bank Mandiri, Senin (02/01).
Dikatakan bahwa pihaknya melaksanakan studi tiru ke berbagai pihak guna membangun aplikasi yang memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Saat sudah banyak daerah yang memiliki MPP, namun masih sedikit yang menerapkan MPP Digital.
Menurutnya jika MPP Digital tidak sekadar berbicara infrastruktur, namun bagaimana penyedia layanan memberikan layanan secara digital. Selain dari sisi digital, pemberian layanan juga tetap dilakukan dengan tatap muka, mengingat masih ada masyarakat yang mengurus pelayanan datang secara langsung ke gedung MPP.
“Kami tertarik mempelajari bagaimana super app untuk pelayanan publik itu dilakukan di lingkungan Bank Mandiri,” jelasnya.
Sementara itu Senior Vice President Digital Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sunarto Xie mengatakan Mandiri mendominasi semua moda transportasi seperti MRT, Transjakarta, serta Secure Parking. Saat ini 98 persen transaksi Bank Mandiri sudah dilakukan secara digital, yang masih ke cabang urusan perusahan yang bisnis modelnya masih cash.
“Kebetulan juga di road map kita tahun kemarin dalam rapat kerja kita punya inisiatif untuk bekerjasama bagaimana supaya layanan publik ini diakses di aplikasi livin,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya siap membangun kerja sama dalam sektor pelayanan publik. Pihaknya juga telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa MPP guna melihat bagaimana kondisi dilapangan dan bagaimana pelayanan publik diberikan. (byu/HUMAS MENPANRB)