WELLINGTON – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja New Zealand Public Service Commission (NZPSC), di Wellington, Senin (05/08). Dalam diskusi tersebut, Menteri Anas mempelajari langsung manajemen kinerja dan desain organisasi pemerintahan yang diterapkan di Negeri Aotearoa tersebut.
“Hari ini saya baru dari salah satu komite yang menangani kepegawaian di New Zealand, kita banyak mendapatkan informasi bagaimana mengelola kinerja, bagaimana pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk manajemen talenta yang memungkinkan non ASN itu bisa masuk di pemerintahan di New Zealand,” ujar Menteri Anas.
Untuk diketahui NZPSC memiliki tugas dalam pengawasan dan regulasi dimana NZPSC bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelayanan publik di New Zealand. Komisi ini mengatur standar perilaku dan kinerja bagi pegawai negeri, serta memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efisien dan efektif.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Anas menyebutkan bahwa saat ini Indonesia berfokus pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency . Sementara itu dalam hal kepegawaian, Kementerian PANRB telah melakukan penyederhanaan proses bisnis.
“Penyederhanaan ini mencakup beberapa layanan utama, yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, serta layanan pindah instansi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan sebanyak enam kali dalam setahun. Kementerian PANRB juga telah melakukan penyederhanaan jabatan dari 3.414 klasifikasi menjadi tiga klasifikasi. Hal ini berdampak pada kelincahan mobilitas ASN.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga menjelaskan gebrakan yang telah dilakukan pemerintah terkait transformasi pengelolaan ASN. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) (UU No.20/2023) yang baru yang meliputi tujuh agenda utama yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem ASN agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nasional.
Adapun tujuh agenda utama tersebut diantaranya yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Sementara itu dalam hal rekrutmen, seleksi CASN berbasis daring kini dilengkapi live score , untuk memastikan transparansi dan keadilan. “Tidak ada lagi titipan orang dalam, semua proses murni berdasarkan kompetensi dan integritas peserta,” tutur Menteri Anas.
Dalam pertemuan itu, Menteri Anas juga menjabarkan transformasi digital melalui GovTech (INA Digital) yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. “Dalam jangka pendek, pada tahun 2024, Govtech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan,” imbuhnya.
Disampaikan bahwa kedepan masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal. Layanan terpadu dalam satu portal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia.
Sebagai informasi, inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanannya pada Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan, untuk dilakukan peluncuran awal layanan terpadu di triwulan III tahun 2024 ini serta memastikan keberlanjutannya ke depan.
Usai pertemuan itu, Head of Service NZPSC & Public Service Commissioner) Heather Baggott menyampaikan bahwa diskusi tersebut sangat menarik bagi dirinya. Heather berharap dari pertemuan itu banyak hal yang dapat ia pelajari tertutama terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
“Kita telah bertukar berbagai gagasan yang sangat menarik dan bagaimana kita melakukan digitalisasi pemerintahan, serta aspek-aspek yang akan dikerjakan mendatang. Saya berharap kami juga belajar dari para delegasi Indonesia,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)