Makassar-Sulawesi Selatan–Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi yang tergabung dari Lembaga Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) dan Forum Mahasiswa Selayar (FORMAS) menggelar unjuk rasa di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Je’neberang, Jum’at (12/11).
Dalam orasi dan tuntutannya, SPMP dan Formas mendesak kepala Balai BBWS Je’neberang untuk mengevaluasi kinerja Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas hasil pekerjaan dari rekanan
Demo Pembangunan Embung Serbaguna Takalar dan Selayar
SPMP dan FORMAS Demo Pembangunan Embung Serbaguna Takalar dan Selayar
Perwakilan Sulawesi Selatan
Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi yang tergabung dari Lembaga Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) dan Forum Mahasiswa Selayar (FORMAS) menggelar unjuk rasa di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Je’neberang, Jum’at (12/11).
Dalam orasi dan tuntutannya, SPMP dan Formas mendesak kepala Balai BBWS Je’neberang untuk mengevaluasi kinerja Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas hasil pekerjaan dari rekanan.
“Kami mendesak Kepala Balai BBWS Je’neberang untuk mengevaluasi kinerja satker dan PPK perihal pekerjaan pembangunan embung di Kabupaten Takalar menelan anggaran puluh melalui APBN Rp 19.998.729.595 tahun 2021” tegas dalam orasinya.
Wardan Mustari selaku jenderal lapangan mengatakan adanya indikasi tidak sesuai RAB atau petunjuk teknis yang dilakukan oleh rekanan. Serta adanya beberap pekerja Yang tidak mempunya baju K3 .
“Kami dari anak petani yang membayar pajak untuk pembangunan proyek ini mengecam keras hasil pekerjaan pembangunan embung di Kabupaten Takalar dan Selayar, sesuai hasil investigasi kami di lapangan terindikasi kuat terdapat pengurangan volume khususnya campuran pasangan pondasi dan plesteran yang mengakibatkan pekerjaan retak dan terkesan asal jadi, maka dari itu kami meminta Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan pemeriksaan bagi pihak yang terlibat terhadap pembangunan embung Serbaguna di Kabupaten Takalar dan Selayar” teriak Rais.
Hal yang sama dilontarkan orator yang lain, “Dari hasil pekerjaan di lapangan ini tidak boleh ditoleransi, anggaran puluhan miliar ini harus diusut tuntas yang terindikasi melakukan korupsi terhadap anggaran negara, selain itu PPK dan Satker harus dievaluasi” ujar Faldi.
Editor : Sahabuddin Jaya